KEWARGANEGARAAN

       I.            PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a.       Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

·         Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.

·         Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

b.      Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.

·         Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.

·         Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

    II.            PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

a.       Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan :

·         nilai-nilai cinta tanah air;

·          kesadaran berbangsa dan bernegara;

·          keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara;

·          nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

·          kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

b.      Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud yang dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.

c.       Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud yang meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik.

d.      Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.