Rabu, 13 Februari 2013

UU NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

UU NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Menimbang :
A.    Bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
B.     Bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;
C.     Bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
D.    Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanyadipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang baru;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Untuk mewujudkan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi serta berlandaskan pancasila, peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan perlu diupayakan. Untuk itu dibuatlah UU NO 4 TAHUN 1992 yang mengatur tentang perumahan dan permukiman. Undang-undang ini terdiri dari 42 pasal yang terbagi dalam 8 bab. Berikut ini adalah penjelasan singkat undang - undang tersebut tiap bab-nya.
  • Bab kesatu, KETENTUAN UMUM (pasal 1dan 2), dalam bab ini dijelaskan mengenai rumah,perumahan,permukiman dsb dan tentang lingkup peraturan.
  • Bab kedua, ASAS DAN TUJUAN (pasal 3 dan 4) menjelaskan tentang tujuan penataan perumahan dan permukiman.
  • Bab ketiga, PERUMAHAN ( pasal 5 s/d 17) menjelaskan aturan – aturan  tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembangunan perumahan.
  • Bab keempat, PERMUKIMAN (pasal 18 s/d 28) menjelaskan bahwa rencana tata ruang ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah memberi bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dalam pengawasan bangunan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
  • Bab kelima, PERAN SERTA MASYARAKAT (pasal 29) berisi tentang hak dan kewajiban yangg sama bagi tiap warga negara dalam pembangunan.
  • Bab keenam, PEMBINAAN (pasal 30-35) menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan agar masyarakat menggunakan teknologi tepat guna.
  • Bab ketujuh, KETENTUAN PIDANA (pasal 36-37) berisi tentang sanksi yang diterima bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan - peraturan di atas.
  • Bab kedelapan, KETENTUAN LAIN LAIN (pasal 38-40) mengatur tentang pencabutan badan usaha yang melakukan pelanggaran atas pasal - pasal di atas.

TANGGAPAN

Menanggapi perihal UU No 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman ialah. Berdasarkan pengertian dari tiap masing-masing definisi mengenai rumah, perumahan, beserta premukiman yang secara luas, saya mengetahui definisi masing-masing dari sumber www.penataanruang.net yang menjelaskan beberapa definisi tersebut. Rumah ialah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau  lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau  lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rumah/permukiman adalah sebagai pokok dasar yang pada hakekatnya semua manusia di bumi menempati sebuah rumah/permukiman. Dimana permukiman seperti perumahan, komplek, dan lain-lain memang dibutuhkan oleh khal layak yang dapat melangsungkan kesejahteraan hidup mereka bersama keluarga. Wilayah permukiman dapat berpengaruh dengan psikologi terhadap manusia itu sendiri dan sangat perlu sekali permukiman dibuat serta dikembangkan demi kelangsungan hidup mereka dan juga mengidentifikasikan kependudukan manusia di bangsa ini dengan jelas yang dapat berlangsungnya ketertiban umum untuk bangsa dan negara. Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berperan meningkatkan kesejahteraan wilayah.

UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL | UNDANG - UNDANG NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG TATA RUANG




Undang Undang No. 24 Tahun 1992
Tentang : Penataan Ruang

Oleh                : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor             : 24 TAHUN 1992 (24/1992)
Tanggal           : 13 OKTOBER 1992 (JAKARTA)
Sumber            : LN 1992/115; TLN NO. 3501

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

A.    Bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
B.     Bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
C.     Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang.

Mengingat:

1.      Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945;
2.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.      Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.      Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5.      Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Kcamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

TANGGAPAN

Menanggapi UU No 24 Tahun 1992 mengenai Penataan Ruang, kita harus bersyukur akan kekayaan alam yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa di Bumi tercinta Indonesia ini. Keindahan kehijauan kebiruan keragaman tercipta dalam tanah Indonesia kita.
Tidak terlepas dari rasa bangga kepada tanah Indonesia, masih banyak sekali orang di negeri ini tidak memikirkan apa makna dari kecanduan. Orang berpikir sumber daya alam yang sudah ada harus dipakai dan dihabiskan, dari pemikiran – pemikiran seperti ini yang akan membuat alam juta menangis.
Di dalam undang – undang jelas sudah terlihat peraturan – peraturan yang sudah ada untuk dilakukan, tetapi tetap masih ada pelanggaran – pelanggaran seperti penebangan hutan, pengerukan perut bumi dan lain sebagainya.
Di bidang ke arsitekturan kita juga sebagai arsitek harus memikirkan bagaimana cara untuk beralaskan undang – undang, dengan tidak asal membangun bangunan, membangun dengan aturan – aturan yang sudah ditetapkan, menyediaka ruang resap air, menciptakan kota hijau dan lain sebagainya.

UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMBANGUNAN NASIONAL



TATA HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda .
Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu Negara Indonesia. Oleh sebab itu tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya Negara Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Indonesia dibentuk tata hukum Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam:
·         Proklamasi Kemerdekaan        :
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.
·         Pembukaan UUD 1945            :
“ Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”

Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa:
·         Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka.
·         Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara.

PERATURAN PEMERINTAH DAN PERDA

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan organik daripada Undang - Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.


TANGGAPAN

Menurut saya, hukum yang sudah diterapkan di Indonesia sebagaimana mestinya sampai saat ini masih belum optimal digunakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Dari pengalaman yang saya rasakan, Indonesia memang Negara Hukum namun Indonesia belum bisa menerapkan semua hukum itu kepada masyarakat luas akan hukum apa yang telah dibuat secara jujur secara adil secara luas secara terang - terangnya.
Dalam bidang pembangunan, banyak beberapa peraturan yang diterapkan putih oleh pemerintahan namun tetap saja banyak orang yang membuat hitam diantara peraturan tersebut. Misalnya, pembangunan tempat ibadah banyak sekali permasalahan di dalam hal satu ini. Tempat ibadah A di cekal tidak bisa didirikan tidak bisa direalisasikan. Apa ini yang dinamakan ke-bhi-ne-ka-tung-gal-ika-an ?
Apa kita salah untuk bermimpi kita bisa saling damai satu dengan yang lainnya? Kalau undang – undang itu ada, apa mimpi berdamai bisa di realisasikan?

Kamis, 01 November 2012

KUDA BATIK

di waktu - waktu lenggang secara tidak sengaja belajar menggambar juga
kebetulan teman ada yang pandai gambar, jadi ketularan gitu suka menggambar juga
'berteman dengan pedagang ikan akan tertular amis, berteman dengan sales parfume akan tertular wangi pula'

kuda batik



RUMAH SEDERHANA.SKP

disini saya sedang belajar tiga dimensi
desain ini saya realisasikan dari rumah saya sendiri
kurang lebih seperti ini bentuknya
rumahnya kecil
dan di rumah ini juga terlahir ide - ide kecil untuk berkarya


KOMPOSISI WARNA

ini komposisi warna
ini dibuat menggunakan spidol 12 warna biasa
dan di kerjakan dengan sabar